Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Jukni BOS Reguler

Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Jukni BOS Reguler

Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Jukni BOS Reguler - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Jukni BOS Reguler

Pasal 2 

Petunjuk teknis BOS Reguler merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler.

Pasal 3 

BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Pasal 4 

(1) BOS Reguler dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. 

(2) Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. 

(3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 

a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; 

b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; 

c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; 

d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan 

e. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. 

Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal ini pada Juknis BOS Reguler lampiran I tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Reguler

A. Tujuan Umum BOS Reguler 

1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah. 

2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah. 

B. Tujuan Khusus BOS Reguler 

1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 

3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk: 

a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau 

b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 

C. Sasaran 

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional. 

D. Waktu Penyaluran 

Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

E. Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah 

1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah; 

2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun; 

3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah; 

4. pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: 

a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; 

b. melakukan evaluasi tiap tahun; dan 

c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan: 

1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; 

2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; 

3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan 

4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

Yang paling baku dalam Juknis BOS Reguer sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 adalah:

KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS REGULER PADA SD

1. Pengembangan Perpustakaan 

a. Penyediaan buku teks utama 

1) Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

2) Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema. 

3) Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan. 

4) Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema. 

5) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian. 

6) Buku teks utama yang dibeli oleh Sekolah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) harus dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Sekolah. Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks utama dari Kementerian. 

b. Penyediaan buku teks pendamping 

1) Menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

2) Buku teks pendamping dibeli untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran. 

3) Buku teks pendamping yang boleh dibeli Sekolah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Kementerian. 

c. Membeli buku nonteks yaitu antara lain buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah sesuai dengan mekanisme PBJ Sekolah. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian. 

d. Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring. 

e. Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan. 

f. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan. 

g. Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library). 

h. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru. 

i. Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan. 

Pembelian buku teks dan buku nonteks maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana BOS Reguler yang diterima. 

Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala Sekolah di Sekolah telah terpenuhi. 

Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik. 

Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme PBJ Sekolah.

2. PPDB

Biaya dalam rangka PPDB, termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama, antara lain: 

a. biaya kegiatan PPDB, daftar ulang, atau pendataan ulang terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, penggandaan formulir, penyediaan konsumsi, transportasi untuk koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan publikasi atau pengumuman PPDB, dan biaya layanan PPDB daring (tidak termasuk sewa aplikasi PPDB); dan/atau 

b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah. 

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

a. Kegiatan pembelajaran

1) Membeli atau mengganti alat peraga pendidikan yang diperlukan Sekolah untuk memenuhi SNP. 

2) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3) Pengembangan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. 

4) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. 

5) Pemantapan persiapan ujian. 

6) Pendidikan dan pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. 

7) Pembiayaan lomba di tingkat kabupaten/kota yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. 

8) Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), misalnya untuk pembelian bahan atau komponen material perakitan, dan pengembangan e-book. 

9) Pembelian atau langganan buku digital, dan/atau aplikasi pembelajaran digital. 

b. Kegiatan ekstrakurikuler 

1) Krida, seperti: kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). 

2) Karya ilmiah, seperti kegiatan ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian. 

3) Latihan olah bakat dan olah minat, seperti pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, jurnalistik, teater, dan teknologi informasi dan komunikasi. 

4) Keagamaan, seperti ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan. 

5) Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau guru dalam mengikuti lomba, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. 

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, USBN, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Komponen pembiayaan yang dapat dibayarkan terdiri atas: 

a. transportasi dan penyediaan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di Kelompok Kerja Guru (KKG); 

b. fotokopi atau penggandaan soal; 

c. fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala Sekolah, serta dari kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; 

d. biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar Sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau 

e. biaya penyediaan konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran, pemeriksaan hasil ujian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah. 

5. Pengelolaan Sekolah 

a. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran. 

b. Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik. 

c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya. 

d. Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi. 

e. Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos. Penyediaan konsumsi dan/atau akomodasi diperbolehkan jika diperlukan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu). 

f. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi. Penyediaan konsumsi dan/atau akomodasi diperbolehkan jika diperlukan (bagi Sekolah yang lokasinya jauh atau memerlukan waktu). 

g. Penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi. 

h. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang laman. 

i. Pembiayaan kegiatan pengembangan inovasi Sekolah, seperti Sekolah hijau, Sekolah sehat, Sekolah ramah anak, Sekolah adiwiyata, dan lainnya. 

j. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah, yang meliputi pengadaan alat dan/atau bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan, penyediaan konsumsi atau transportasi panitia, dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah. 

k. Pelaksanaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian seperti perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan, mencakup: 

a) pemasukan data; 

b) validasi; 

c) pemutakhiran; dan 

d) sinkronisasi data ke dalam aplikasi; 

2) komponen pembiayaan kegiatan pada angka 1) adalah: 

a) penggandaan formulir Dapodik; 

b) pengadaan alat dan/atau bahan habis pakai pendukung kegiatan; 

c) penyediaan konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi; 

d) biaya warung internet (warnet) dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan penggunaan aplikasi tidak dapat dilakukan di Sekolah karena permasalahan jaringan internet; 

e) biaya transportasi lokal dalam rangka koordinasi verifikasi dan validasi data; 

f) honor operator aplikasi. 

Kebijakan pembayaran honor untuk operator aplikasi di Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1) kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang kompeten yang sudah tersedia di Sekolah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga Sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan; dan 

(2) apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang kompeten, Sekolah dapat menugaskan operator aplikasi lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan). 

l. Sekolah yang berada di daerah terpencil dan/atau belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan. 

m. Sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana, khususnya selama masa tanggap darurat. 

6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah. 

a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah. 

Bagi Sekolah yang memperoleh hibah (block grant) pengembangan Kelompok Kerja Guru atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, diperbolehkan menggunakan BOS Reguler hanya untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi.

b. Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain: 

1) penyusunan RPP; 

2) pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; 

3) penyusunan soal USBN; 

4) pengembangan lahan Sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, dan biotrop); dan/atau 

5) kegiatan lain yang sejenis, dengan syarat ditugaskan oleh Sekolah. 

Biaya yang dapat dibayarkan meliputi biaya pendaftaran, transportasi, dan/atau akomodasi apabila seminar atau lokakarya diadakan di luar Sekolah sesuai dengan standar biaya umum daerah.

c. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan pelatihan (in house training) atau lokakarya (workshop) di Sekolah antara lain: 

1) pemantapan penerapan kurikulum/silabus; 

2) pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP; 

3) pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; dan/atau 

4) peningkatan kualitas manajemen dan administrasi Sekolah. 

Pembiayaan yang dapat dibayarkan, meliputi fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah.

7. Langganan Daya dan Jasa 

a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di Sekolah, antara lain listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah. 

b. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah, dan/atau penambahan daya listrik. 

c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 

a. Perbaikan kerusakan komponen nonstruktural dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan. Komponen nonstruktural terdiri atas: 

1) penutup atap, antara lain seng, asbes, dan genteng; 

2) penutup plafond, antara lain GRC, triplek, dan gypsum; 

3) kelistrikan, antara lain aksesoris lampu, saklar, stop kontak, dan instalasi jaringan; 

4) kusen, kaca, daun pintu dan jendela; 

5) pengecatan; dan/atau 

6) penutup lantai, antara lain keramik, tegel, plester aci, dan papan. 

b. Perbaikan mebel, pembelian meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. 

c. Perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, dan saluran air kotor. 

d. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih. 

e. Pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya bagi Sekolah yang belum memiliki prasarana tersebut. 

f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop Sekolah, proyektor, dan/atau AC. 

g. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum. 

9. Pembayaran Honor

a. Guru honorer. 

b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi Sekolah termasuk melakukan tugas pendataan Dapodik). 

c. Pegawai perpustakaan. 

d. Laboran. 

e. Petugas UKS. 

f. Penjaga Sekolah. 

g. Petugas satuan pengamanan. 

h. Petugas kebersihan. 

Keterangan: 

a. pada prinsipnya Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang ditugaskan pada Sekolah yang diselenggarakan; 

b. pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS Reguler yang diterima; 

c. pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonkependidikan honorer di Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan dana BOS Reguler paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total BOS Reguler yang diterima; 

d. guru honorer yang mendapat pembayaran honor merupakan guru honorer yang telah: 

1) memiliki kualifikasi akademik sarjana atau program diploma empat (S-1/D-IV); dan 

2) mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan penataan guru serta menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian bagi guru honor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Download Juga: SK Manajemen BOS Tahun 2019

10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 

a. Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC) atau all in one PC untuk digunakan dalam proses pembelajaran, maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal: 

1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara; 

2) memori standar 4GB DDR3; 

3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; 

4) CD/DVD drive; 

5) monitor LED 18,5 inci; 

6) sistem operasi Windows 10; 

7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; dan 

8) garansi 1 (satu) tahun. 

Pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

b. Membeli pencetak (printer) atau printer plus pemindai (scanner) maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah. Selain untuk membeli, BOS Reguler boleh digunakan untuk perbaikan printer milik Sekolah. 

c. Membeli laptop maksimal 1 (satu) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal: 

1) prosesor Intel Core i3 atau yang setara; 

2) memori standar 4GB DDR3; 

3) hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD; 

4) CD/DVD drive; 

5) monitor 14 inci; 

6) sistem operasi Windows 10; 

7) aplikasi terpasang word processor, spreadsheet, dan presentation; 

8) garansi 1 tahun; 

Download juga: SK Bendahara BOS Reguler 2019

Pembelian laptop harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Membeli proyektor maksimal 5 (lima) unit per tahun per Sekolah dengan spesifikasi minimal: 

1) sistem DLP; 

2) resolusi XGA; 

3) brightness 3000 lumens; 

4) contras ratio 15.000:1; 

5) input HDMI, VGA, Composite, S-Video; 

6) garansi 1 (satu) tahun. 

DOWNLOAD:

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ttg Juknis BOS Reguler.pdf 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ttg Juknis BOS Reguler Lampiran I.pdf 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ttg Juknis BOS Reguler Lampiran II.pdf 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Ttg Juknis BOS Reguler Lampiran I dan II.pdf

Pembelian proyektor harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran. 

Keterangan:

1. komputer desktop atau workstation, printer atau printer scanner, laptop, dan/atau proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi resmi; 
2. proses pengadaan barang oleh Sekolah harus sesuai dengan mekanisme PBJ Sekolah; dan 
3. peralatan di atas harus dicatat sebagai barang inventaris Sekolah.